Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Hukum

• Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
• Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.
• Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
  1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Hukum;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
  5. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
• Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi Sub Bagian.
• Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :

1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Sub Bagian Perundang-Undangan

Kepala Subbagian Perundang-Undangan, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perundang-Undangan;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perundang-Undangan;
3. menyiapkan rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati;
4. memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah;
5. menyiapkan bahan dalam penyusunan jawaban pemerintah daerah terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah ;
6. menyiapkan bahan kajian untuk keserasian antara peraturan daerah (singkronisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
7. mengajukan rancangan produk hukum daerah ;
8. melakukan eksistensi pembahasan rancangan produk hukum daerah ke DPRD;
9. mengundangkan produk hukum daerah dalam lembaran daerah;
10. melakukan koordinasi, pembahasan dan penyusunan produk hukum daerah dengan provinsi, kabupaten/kota lainnya;
11. melakukan pemantauan dan telaahan tindak lanjut pelaksanaan dan penegakan produk hukum daerah;
12. memberikan pertimbangan hukum kepada pemimpin ;
13. mensosialisasikan produk hukum daerah;
14. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perundang-undangan;
15. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perundang-undangan;
16. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perundang-undangan;
17. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perundang-Undangan; dan
18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Bantuan Hukum

Kepala Subbagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Bantuan Hukum;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Bantuan Hukum;
3. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum;
4. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa /perkara yang terkait dengan pemerintah daerah;
5. menyiapkan bahan untuk pelayanan bantuan hukum;
6. melaksanakan desiminasi bahan informasi hak asasi manusia kepada penegak hukum dan aparatur pemerintah;
7. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai yang tersangkut perkara kedinasan;
8. menyiapkan bahan dalam kegiatan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan pemerintah daerah;
9. menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili pemerintah daerah atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang terlibat perkara;
10. memantau perkembangan hukum dan hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah;
11. memberi saran dan pertimbangan teknis mengenai bantuan hukum dan hak asasi manusia kepada atasan;
12. mewakili pemerintah didalam dan diluar pengadilan terhadap sengketa hukum;
13. penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintaha daerah;
14. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara didalam maupun diluar pengadilan;
15. melaksanakan penelaahan bantuan hukum;
16. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Bantuan Hukum; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. menggandakan, mendistribusikan, mempublikasikan produk hukum;
4. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
5. melaksanakan kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
6. melaksanakan kegiatan penyusunan katalog perpustakaan hukum;
7. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.